Pemerintah sudah memberikan tunjangan kinerja pada PNS di 56 kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan web reformasi birokrasi, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar di Jakarta, Senin.
Tunjangan kinerja saat ini telah diberikan terhadap 56 kementerian serta lembaga pemerintah dan telah melaksanakan reformasi birokrasi. namun besarannya baru kurang lebih 40 sampai 50 persen daripada pagu dan ditentukan, tutur Menteri Azwar Abubakar pada keterangan tertulisnya yang diterima dalam Jakarta,Senin.
PNS golongan IIIA berada di grade delapan memperoleh tunjangan sekitar Rp2,5 juta, ditambah gaji pokok juga tunjangan lain makanya pendapatannya tidak kurang daripada Rp5 juta.
sedangkan PNS dengan level tertinggi, yakni pejabat eselon I, mendapat tunjangan minimal Rp19 juta, ditambah melalui tunjangan lain, sehingga pendapatannya tak kurang daripada Rp30 juta sebulan, tambahnya.
Pemberian tunjangan itu baru tahap pertama dan belum memperlihatkan kinerja sebenarnya dari para PNS. namun, melalui kenaikan tersebut Pemerintah berusaha supaya PNS memperoleh pendapatan yang sah.
Selama ini PNS dan gajinya kecil tetapi kenyataannya mendapatkan penghasilan tambahan dibandingkan semua honor. melalui kehadiran tunjangan kinerja sebesar tersebut, kini seluruh honor dihilangkan, tuturnya.
Pemerintah selalu berupaya agar meningkatkan kesejahteraan PNS), dengan menyerahkan kenaikan gaji dan menyesuaikan inflasi, dan melalui perbaikan struktur penggajian dan pemberian tunjangan berbasis kinerja. Pemerintah mengimbau para PNS pada semua kementerian juga lembaga pemerintah supaya menerapkan efisiensi anggaran, dengan memangkas sejumlah model dan tidak relevan melalui urusan inti instansi mengenai.
kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu bermanfaat serta kurang relevan dengan `core business` instansi dipangkas, seminar-seminar ataupun konsinyasi, juga perjalanan dinas dikurangi, tegasnya.
Dengan demikian, hasil efisiensi anggaran tersebut mampu digunakan agar meminta tunjangan kinerja pegawai, sehingga tak mengakibatkan pembengkakan Anggaran Pendapatan serta shopping Negara (APBN).