diskriminasi peradilan terhadap ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas secara biologis) fiktif pada lahan chevron untuk dihentikan karena perkara ini hanya memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan.
perkara ini dan memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan terdakwa yang lain juga mengganggu iklim investasi selama kalangan industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf terhadap wartawan di jakarta, rabu.
menurut mukhlis, tersangka ricksy juga empat tersangka lainnya di pengadilan tipikor jakarta pusat supaya mencari hak hukum menghadirkan saksi ahli dan kompeten.
kami sudah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan yang sedang berjalan, agar majelis hakim mengambil tindakan adil serta tak diskriminatif. pihak ricksy cuma diberikan masa seminggu agar menghadirkan saksi ahli, sementara jaksa mempunyai 26 saksi ahli selama 3.5 bulan. sedangkan 24 saksi ahli itu meringankan juga dua saksi ahli saja yang memberatkan, ujar dia dan ditemani tito pranolog serta andi irman.
Informasi Lainnya:
ia menyampaikan perkara dan menangkap ricksy prematuri, dan pilihan orang yang lain, berkaitan dengan proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas dengan biologis, di lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) dalam sederat wilayah selama sumatera, pada kurun waktu 2006--2012.
perkara ini mulai bergulir awal maret 2012, saat jampidsus mulai menggarap penyidikan. cuma berselang pilihan hari saja di 12 maret lalu, direktur penyidikan sudah mengeluarkan sprindik melalui tersangka ricksy prematuri serta general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini lalu menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo dan endah rumbiyanti-- juga asli kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. keuntungan itu telah menjadi fakta dan sudah dipublikasikan selama persidangan, ujarnya.
selanjutnya, ricky prematuri segera ditahan, saat ada tersangka lain bebas dalam sidang pra peradilan.
di pihak lain, tutur dia, selama fakta persidangan dan terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyatakan substansi pekerjaan bioremediasi itu sudah berjalan pas melalui pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003.
dari kementrian lingkungan hidup saja menyatakan substansi konsentari bioremediasi tersebut sudah berjalan sesuai melalui pp no 18 tahun 1999 juga kepmen lh nomor 128 tahun 2003, tutur dia.
ia mengajarkan pt cpi adalah perusahaan eksplorasi minyak bumi dan terikat production sharing contract (psc) melalui bp migas (kini berubah adalah skk migas). salah Salah satu kewajiban cpi untuk perusahaan psc adalah memulihkan lahan-lahan dan tercemar akibat operasi juga eksplorasi migas.
cpi pun menggelar tender agar web pemulihan lahan lewat metode bioremediasi dalam sederat tujuan dan adalah wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 banyak puluhan tender dan diadakan cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya melalui seleksi yang ketat dan transparan. sebagai direktur gpi yang bertanggungjawab selama menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah dan menandatangani kontrak kerja dengan cpi, tutur dia.
ia menduga laporan awal angka ini berasal daripada edison effendi, mantan dosen suatu perguruan tinggi swasta di jakarta, dan sudah beberapa kali mengikuti tender proyek bioremediasi selama cpi akan tetapi kalah. atas catatan itu kejaksaan agung menduga bioremediasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya alias fiktif.
pada proses seterusnya, papar dia, proyek bioremediasi tersebut dianggap merugikan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli dan didatangkan jpu daripada bpkp dalam salah Satu persidangan.
padahal di persidangan pra peradilan yang diajukan kaum terdakwa dari cpi, dan berlangsung pada november 2012, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja selama kesaksiannya dalam pn jakarta selatan menegaskan kiranya bpkp tidak berwenang menghitung kerugian negara. keuntungan ini karena sudah diatur di undang-undang bahwa yang berhak mengaudit adalah badan pemeriksa keuangan (bpk) sesuai uu no 15 tahun 2005, katanya.
ahli keuangan itu menyebut bpkp tidak meninggalkan kewenangan menghitung kerugian negara maka hasilnya pun adalah tidak sah dan harus batal demi hukum. bahkan hasil penghitungan itu tak dapat dimasukkan sebagai alat bukti.
menurut mukhlis, hingga ketika ini, lanjutnya, jumlah penandatangan petisi itu tercatat hingga hari selasa tanggal 1 mei 2013 merupakan sebanyak 433 orang daripada berbagai komponen masyarakat indonesia, selain para alumni ipb.
ia menegaskan upaya alumni ipb, hanya mau menyamakan pemahaman terhadap masyarakat indonesia tenntang proses peradilan ini yang diwarnai diskriminatif.
kami berharap demii keadilan baru berpihak kepadannya dengan peran komisi yudisial. kami memohon pada ky untuk memantau penegakkan hukum selama persentasi ini agar berjalan melalui adil dan transparan, ujarnya.
selain itu, ia memohon supaya ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh mampu memimpin persidangan serta memutus melalui lebih adil sesuai dengan suara nurani hakim sebagai wakil tuhan selama muka bumi.